Tulungagung, Pilabangsa.co.id – Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLD-DD) di DesaMbanaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahap 1 sudah terealisasi.
Bertempat di Balai Desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Mbanaran menyalurkan dana BLT-DD, bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Desa Mbanaran dan disaksikan oleh, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta perangkat desa yang kompeten dan tokoh masyarakat.
Kepala Desa Mbanaran Andri suprambodo mengatakan, BLT-DD tahap 1 yang dicairkan adalah untuk bulan Tahun 2025 artinya setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima uang sebesar 900 ribu.
“Seperti tahap sebelumnya, per- KPM 300 ribu, karena dirapel 3 bulan sekaligus, jadi yang diterima mereka menjadi 900 ribu,” kata Kades di Kantornya
Sebagai Kepala Desa, Andri Suprambodo menjelaskan, untuk kriteria KPM pada BLT-DD ini adalah warga lanjut usia, warga yang disabilitas, warga yang memiliki penyakit kronis dan warga yang termasuk dalam kategori miskin exstrem dengan jumlah sebanyak 14 KPM.
Diketahui, untuk penetapan jumlah KPM BLT-DD 2024 juga dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan Musdes tersebut merupakan tindak lanjut validasi data warga yang dinyatakan layak menerima BLT-DD yang sebelumnya diajukan oleh Ketua RT atau tokoh masyarakat.
“Insyaallah yang kita Musdeskan sudah tepat sasaran dan penerima adalah KPM yang layak untuk mendapatkan bantuan,”jelasnya.
Lanjut Andri, BLT-DD merupakan kebijakan untuk meng-cover masyarakat miskin ekstrem yang belum menerima manfaat melalui program bantuan sosial BPNT, BST, maupun program keluarga harapan (PKH) atau lainnya. BLT- DD ini mengacu pada aturan dampak Covid-19 bahwa alokasi yang bisa di pergunakan maksimal 25 % dan minimal 10 % dari total yang diterima Pemdes.
“Kepada warga yang namanya belum masuk KPM BLT-DD jangan berkecil hati, insyaallah masih ada bantuan pemerintah lainnya yang dapat kita usulkan nanti,” ungkapnya.
Selain itu, BLT-DD juga bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya di Desa Mbanaran yang sebagian besar terhimpit oleh kondisi kesulitan ekonomi untuk mencari nafkah, sehingga membutuhkan perhatian pemerintah.
“Saya berharap BLD-DD ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan jangan digunakan untuk yang tidak menjadi kebutuhan dasar sehari-hari,” tutupnya. (Silo)
