Jakarta, 26 November 2025 — Bupati Jeneponto, Paris Yaris, menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN). Penghargaan ini diberikan atas capaian Kabupaten Jeneponto sebagai Pelaksana Pemutakhiran Pendataan Penduduk Terbaik Tingkat Nasional tahun 2025.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Isyana Bagoes Oka di ruang auditorium Kemendukbangga/BKKBN pada hari Rabu, 26 November 2025. Dalam acara tersebut, Bupati Paris Yaris didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), St. Meriam.
Dukungan Pembiayaan dan Kualitas Data
Jeneponto terpilih sebagai salah satu dari 49 daerah se-Indonesia yang menerima pengha
rgaan, dan merupakan satu dari tiga daerah di Sulawesi Selatan, bersama Kabupaten Bantaeng dan Kota Pare-Pare, yang diapresiasi dalam kategori ini.
Penghargaan ini diberikan berkat dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menyukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025 (PK-25) yang dilaksanakan hingga 31 Agustus 2025. Dukungan Pemkab Jeneponto dinilai signifikan karena memberikan tambahan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melengkapi alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi anggaran daerah ini menjamin kelancaran dan akurasi data di lapangan.
Bupati Paris Yaris menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi. Beliau menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak.
“Penghargaan ini adalah bukti komitmen Jeneponto. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas pendata di lapangan, serta kepada seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) atas kerja keras dan suksesnya pelaksanaan PK-25 di Jeneponto,” ujar Paris Yasir.
Bupati berharap hasil dari Pendataan Keluarga 2025 ini akan menjadi referensi data yang akurat dan terpercaya yang mutlak diperlukan sebagai dasar dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.(**)
