Jeneponto, 28 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Bupati Jeneponto. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Maskur, S.Ag., MH., CGCAE, serta dihadiri jajaran Forkopimda, para kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Paris Yasir menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Ia menekankan bahwa Forkopimda adalah ruang strategis untuk merumuskan langkah kolektif dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat.
Terkait potensi bencana, Bupati meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan sistem deteksi dini dan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan.
“Memasuki musim hujan, kita harus lebih waspada dan memastikan seluruh perangkat daerah melakukan deteksi dini terhadap potensi banjir maupun longsor. Setiap instansi harus bergerak cepat, saling berkoordinasi, dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan cepat,” tegasnya.
Bupati Paris Yasir juga menyoroti isu nasional terkait meningkatnya kasus penculikan anak yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Orang tua, sekolah, pemerintah, dan aparat keamanan harus bersinergi. Tingkatkan pengawasan dan jangan biarkan ada celah yang membahayakan anak-anak kita,” pungkasnya.
Ia menutup sambutan dengan ajakan memperkuat budaya gotong royong dan kolaborasi.
“Rapat ini bukan sekadar menerima laporan, tetapi forum untuk merumuskan solusi terbaik. Kita bangun Jeneponto dengan kebersamaan sebagai kekuatan utama.”
Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda dan perangkat daerah. Sejumlah isu strategis dibahas, meliputi:
Kondisi terkini titik-titik rawan bencana serta kesiapan sarana tanggap darurat.
Peran lintas sektor dalam pengawasan dan perlindungan anak.
Penguatan koordinasi menghadapi puncak musim penghujan.
Identifikasi agenda prioritas yang membutuhkan percepatan penanganan.
Diskusi berlangsung dinamis dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda.
