Takalar, Pilarbangsa.co.id. Kabupaten Takalar memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan, baik disektor pertanian, perikanan maupun sektor pariwisata. Takalar juga memiliki garis pantai yang cukup panjang dan juga terdapat pulau yang merupakan suatu Kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
Sebagai orang nomor satu di Takalar, Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,.MM sangat menghargai keunikan dan nilai pulau-pulau, baik dari segi warisan budaya, alam, sejarah, maupun lanskap, serta potensinya untuk
pengembangan kegiatan sosial-ekonomi yang ramah lingkungan.
Hal itu di ungkapkan Bupati Takalar saat menerima kunjungan SMILO (Sustainable Island) dari PRANCIS bersama mitranya Yayasan Hutan Biru (Blue Forests), Jum’at 23 Mei 2025 di Rumah Jabatan Bupati Takalar.
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas dukungan atau deklarasi “MENUJU PULAU TANAKEKE BERKELANJUTAN”.
Daeng Manye berharap dengan kehadiran SMILO di Takalar dapat mengatasi dan membantu masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk bersama menuntaskan masalah-masalah umum yang terus berulang seperti: Ancaman penting dari perubahan global (polusi udara dan air, penggunaan sumber daya secara intensif,
invasi biologis, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim); Fluktuasi musiman dalam jumlah penduduk dan pengunjung; Pengelolaan limbah, air dan energi; Keberadaan dan pemeliharaan layanan kolektif yang penting (kesehatan, pendidikan, transportasi, dll.) dan Ketergantungan pada pihak luar/daratan utama (bahan baku, produk olahan, dll).
Deklarasi yang dibingkai dalam bentuk program pembentukan komite yang nantinya memiliki visi yang sama dengan menyadari kebutuhan untuk memulai dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan di pulau Tanakeke, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Sosoal Budaya masyarakat Tanakeke dan Program Kerja Keanekaragaman Hayati Kepulauan, dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, serta
Konvensi Laut Regional yang terdiri : ~wilayah secara keseluruhan, daratan dan lautan;
~Keterlibatan semua pemangku kepentingan yang terkait, otoritas regional dan lokal, pelaku
ekonomi, LSM, warga, pemilik tanah, ahli, pengguna);
~Pengelolaan lahan yang seimbang, dengan pelestarian dan mempromosikan warisan budaya;
~Pemeliharaan ekosistem yang sehat dalam jangka panjang, khususnya melalui penggunaan sumber daya
alam yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengurangan polusi;
~Pembangunan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, yang
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, dengan
mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari proyek-proyek pembangunan baru;
(Redaksi/humas)
