Sumatera utara–pilarbangsa.co.id
Lebih dari 3 bulan berlalu para peserta bedah rumah dari anggota pendapatan belanja daerah (APBD) provinsi sumatera Utara (Sumut) buka rekening di bank Sumut, namun hingga kini belum ada realisasi. Para peserta bedah rumah di kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus menunggu dan belum ada realisasi.
Tim media yang tergabung konfirmasi Konsultan individu namun tidak ada jawabnya atau bungkam. Selasa, (28/10/2025).
Program bedah rumah pemerintah, yang lebih dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), adalah program dari Kementerian PUPR atau dari Perumahan dan Kawasan Permukiman (perkim) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini menyediakan bantuan dana yang dibagi untuk bahan bangunan dan upah tukang, dengan jumlah bantuan yang bervariasi tergantung tingkat kerusakan rumah.
Anggaran bedah rumah tahun ini ditampung pada anggaran dinas perkim provinsi sumatera Utara untuk kabupaten Mandailing Natal.
Salah satu peserta bedah rumah di Madina yang tidak disebut namanya menyampaikan kepada media ini hingga kini belum ada realisasi.
“Sudah beberapakali rapat dan beberapa kali buka rekening namun hingga kini belum ada realisasi padahal sudah tiga bulan buka rekening di bank Sumut. Kendalanya ntah dimana” ungkapnya
Disampaikan juga, pada musyawarah para peserta bedah rumah bersama pengurus bedah rumah provinsi berulang kali disampaikan swadaya peserta yang dimiliki bisa digantikan dengan material lain, namun ini tidak bisa.
” Jangankan buka rekening yang sudah berulang kali dilaksanakan ditambah lagi penentuan toko yang sudah berapa kali berganti. Memang sudah ada instruksi untuk pembongkaran rumah lama namun tidak diketahui pasti kapan apak dibangun kembali, bayangkan tiga bulan yang lalu sudah tertunda-tunda ” sambungnya
Ditambahkannya, mereka (para peserta rumah ) menerima daftar dan harga barang yang akan diterima dari toko material padahal kebutuhan setiap peserta rumah beda kebutuhan dan swadaya.
” Lucu memang, kami seakan terintimidasi dan tidak merdeka. Ini hal kami para peserta tapi seakan terjajah. Percuma musyawarah itu dilaksanakan berulang kali. Contohnya, saya punya bahan pasir dan sekitaran rumah saya ada sungai dan pasir itu jadi bahagian swadaya, kami diberikan daftar pasir dengan harga 200 rupiah per kubik. Pasir itukan bisa saya ganti dengan material lain. Daftar harga itu juga tidak masuk akal, jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Kami faham, jangan seperti itu caranya, ajak kami komunikasi jikalau harus kami berikan bonus mohon maaf jikalau salah. Anggaran negara jangan dimainkan dan wajib berpihak untuk rakyat. Jangan kecewakan rakyat kecil”tambahnya
Pintanya, Gubernur Sumut Bobby Nasution harus dengar keluhan dan turun tangan/intervensi para peserta bedah rumah di Madina.
(Diva)
