Sidoarjo, Pilarbangsa.co.id – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran ke DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Jumat, 6 Februari 2026.
Aliansi tersebut terdiri dari Laskar Jenggolo Sidoarjo, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, LIRA, MADAS, GMBI, KORAK, ALAS, PBB (Pemuda Batak Bersatu), GMPI, GM FKPPI, YALPK, dan sejumlah elemen lainnya.
Aksi ini direncanakan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil audiensi yang telah dilaksanakan pada Kamis, 5 Februari 2026 di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Dalam audiensi tersebut, aliansi menilai tidak ada hasil konkret yang diperoleh, lantaran tidak dihadiri oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Wakil Bupati Sidoarjo.
Menurut pernyataan perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo, permasalahan yang mengemuka dan menjadi sorotan utama adalah ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati H. Mimik Idayana, yang belakangan ramai diberitakan di media massa dan media sosial.
“Sebagai pimpinan daerah, seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, bukan justru memperlihatkan konflik yang berujung pada terganggunya roda pemerintahan,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Aliansi menilai dampak dari ketidakharmonisan tersebut mulai dirasakan secara nyata, terutama di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintahan yang dinilai menjadi tidak solid. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada terhambatnya program pembangunan, penyaluran bantuan, serta pelayanan publik kepada masyarakat Sidoarjo.
“Yang dirugikan jelas masyarakat. Jika konflik ini terus berlanjut, fokus pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa terganggu,” lanjutnya.
Melalui aksi yang direncanakan, Aliansi Laskar Jenggolo menegaskan akan menekan Bupati dan Wakil Bupati agar mengesampingkan kepentingan pribadi dan memilih berdamai demi kepentingan bersama. Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator rakyat dan berperan aktif dalam upaya mendamaikan pihak eksekutif.
Aliansi menyatakan akan menurunkan ratusan hingga ribuan massa dalam aksi tersebut. Mereka juga memperingatkan, apabila DPRD tidak mampu atau tidak mau mengambil peran, maka tidak menutup kemungkinan DPRD dianggap turut terlibat dalam kepentingan eksekutif.
“Kami berharap para pemimpin daerah kembali pada amanah rakyat. Jabatan adalah kepercayaan, jangan dikotori oleh kepentingan pribadi,” tegas perwakilan aliansi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait rencana aksi tersebut. (stna)
