Jeneponto, Pilarbangsa.co.id. Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar di Kabupaten Jeneponto, Selasa (3/11/2026).
Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah berbagai instansi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat pertukaran informasi, serta mendeteksi secara dini potensi pelanggaran keimigrasian maupun persoalan lain yang berkaitan dengan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Jeneponto.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Tenaga Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
Dalam sambutannya, Bupati Paris Yasir menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kantor Imigrasi Makassar dalam membangun koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait. Menurutnya, pengawasan orang asing merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus menciptakan lingkungan daerah yang kondusif.
Ia menekankan bahwa sinergi antarlembaga harus terus diperkuat agar pengawasan dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkesinambungan. Di sisi lain, penegakan aturan juga harus menjadi perhatian utama dengan tetap mengedepankan mekanisme pengawasan yang tepat.
“Ini merupakan langkah kolaboratif dan sinergi yang terus dibangun, kita harus sambut baik. Penegakan aturan tetap harus dikedepankan dengan tentunya tetap mengedepankan mode pengawasan dan monitoring yang ketat dan berkesinambungan,” ujar Paris Yasir.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Karena itu, diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai instansi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Langkah yang kita lakukan ini merupakan perintah undang-undang untuk memastikan bahwa law enforcement tetap berjalan, khususnya pada sektor keimigrasian,” tegas Abdi.
Dalam konteks koordinasi lintas sektor, keterlibatan perangkat daerah memiliki relevansi sesuai bidang tugas masing-masing. Kesbangpol mendukung aspek kewaspadaan dini dan stabilitas daerah, sementara Dukcapil berperan dalam dukungan informasi administrasi kependudukan sesuai kewenangannya.
Demikian pula perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, perizinan, dan pariwisata dapat memberikan dukungan informasi sesuai sektor masing-masing. Sinergi tersebut diharapkan membantu membangun sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi tanpa mengesampingkan batas kewenangan setiap instansi.
Melalui forum TIMPORA, pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga diharapkan semakin efektif sehingga keberadaan serta aktivitas orang asing dapat terpantau dengan baik. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keamanan wilayah, dan terbukanya peluang investasi maupun pengembangan pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyambut baik penguatan koordinasi tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga daerah tetap aman, tertib, dan kondusif. Dengan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, imigrasi, Forkopimda, dan seluruh instansi terkait, pengawasan orang asing di Kabupaten Jeneponto diharapkan dapat berjalan semakin optimal.
