JAKARTA Pilarbangsa.co.id
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Fahrul Muzaqqi mengkritisi usulan sejumlah pihak terkait hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Fahrul menilai wacana tersebut terkesan tendensius dan berlebihan.
“Menurut saya wacana hak angket dari DPR ke Presiden terkesan tendensius, mengingat hanya menyasar Pilpres dimana selisih perolehan suara dari 3 paslon terpaut jauh sekali sehingga secara matematis untuk mensengketakan hasil Pilpres menjadi agak mustahil,” kata Fahrul, saat dihubungi, Senin (26/2/2024).
Menurut Fahrul usulan hak angket terkesan mudah dengan asumsi koalisi Paslon 01 dan 03 bergabung. Namun, menurutnya jika tujuan hak angket untuk membatalkan hasil Pilpres terlalu berlebihan
“Memang, untuk mengusulkan hak angket sih cukup mudah dengan asumsi koalisi paslon 1 dan 3 bergabung. Namun problemnya tidak semata apakah hak tersebut disetujui atau tidak, melainkan dalam taraf ekstrem hak angket ini apabila pada akhirnya membatalkan hasil Pilpres, sepertinya terlalu berlebihan,” ujarnya.
Ia menilai berlebihan karena proses Pilpres melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih maupun penyelenggara. Selain itu Pilpres sudah dilakukan dengan tahapan panjang.
“Mau sampai kapan publik menunggu proses suksesi kepemimpinan ini selesai sehingga energi para pemimpin di jajaran eksekutif maupun legislatif bisa lebih efektif untuk proses pembangunan selanjutnya,” katanya.
Selain itu, jika ada yang mewacanakan isu hak angket untuk proses Pileg juga dinilai kejauhan. Fahrul mengatakan, semua pihak tak terlepas dari kemungkinan pelanggaran menjelang hari pemilihan suara, ia mempertanyakan keefektifan hak angket tersebut, sementara di sisi lain anggaran untuk Pemilu sudah banyak dikeluarkan.
“Di sisi lain, lebih jauh, mengarahkan hak angket ke proses Pileg juga menurut saya kejauhan. Kita menyadari, apapun partai dan calegnya pasti tidak lepas dari pelanggaran-pelanggaran saat jelang hari H pemilihan.
“Apakah dengan hak angket itu mau membumihanguskan seluruh proses Pemilu? Anggaran bertriliun-triliun jadi mubazir hanya untuk menuruti ambisi mencari kesalahan dan kehendak untuk menang,” katanya.
(REDAKSI/HUMAS)
